Lhokseumawe – Sekretaris Kota Lhokseumawe T. Adnan, SE, mewakili Pj Walikota Lhokseumawe, menerima asistensi dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe, Kamis (02/03/2023) dan disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube.
BSKDN adalah suatu badan yang didirikan memiliki fungsi memfasilitasi, membina dan asistensi pelaksanaan analisis dan juga sebagai pemberi rekomendasi strategi kebijakan pemerintah daerah.
Asistensi tersebut dilakukan secara masif agar meningkatkan raihan Indeks Inovasi Daerah, Indeks Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan satu lagi indeks yang sedang dirampungkan yaitu Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2014.
Salah satu yang menjadi perhatian BSKDN dalam asistensi ini adalah peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Lhokseumawe.
Kurniasih pun berharap dengan digelarnya rapat dan diskusi tersebut dapat menjadi langkah maju pemerintah daerah di Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan capaian masing-masing indeks.
“Kami mengapresiasi inisiatif Kota Lhokseumawe untuk berkoordinasi dengan kami. Semoga pertemuan ini menghasilkan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe,” ujar Sekretasi Badan Litbang Kemendagri Dr. Kurniasih, SH. M.Si.
Selain itu beliau juga menekankan, bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya faktor menentukan keberhasilan pengelolaan daerah Kota. Sebab yang diperlukan juga adalah inovasi dan kreativitas, keluar dari rutinitas.
“Setiap ada pemimpin yang dilantik, wajib ada suatu inovasi” lanjutnya.
Pelaksanaan acara Asistensi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Kota Lhokseumawe T. Adnan, SE beserta seluruh pimpinan organisasi Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan pemerintahan Kota Lhokseumawe serta tamu undangan.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe T. Adnan SE berharap asistensi yang dilakukan BSKDN Kemendagri mampu memberikan pemahaman yang komprehensif ihwal IPKD. Pemahaman ini menurutunya penting agar Kabupaten Kendal mampu meraih hasil optimal dalam pengukuran IPKD.
“Target kami tahun ini, Lhokseumawe mendapat nilai yang tinggi. Untuk itu mohon penguatan dari Kemendagri dan penjelasan sedetail-detailnya terkait dimensi (indeks),” ujar Sekdako.
Jajaran Pemko Lhokseumawe juga mengaku siap mengadopsi strategi tata kelola pemerintahan di daerah yang berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam pengukuran setiap indeks. “Segala peluang-peluang akan kami maksimalkan sehingga kami dapat mewujudkan pengelolaan daerah yang berkualitas,” pungkas Adnan. (ADV)
