Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara semakin fokus terhadap tanggung jawab penurunan angka stunting di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Perhatian serius ini melibatkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk membantu meningkatkan kecukupan gizi.
Keterlibatan sebagai Bapak Asuh, menurut Kadis DPMPPKB, sangat membantu meringankan beban keluarga anak stunting. Dengan bekerja bersama secara kolaboratif, angka stunting di Aceh Utara diharapkan dapat segera diturunkan sebagaimana Program Nasional.
Lebih lanjut, Kadis DPM-PPKB, dalam sela-sela kegiatan bakti sosial di Dusun Sarah Raja, mengakui bahwa tanpa keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat, penanganan stunting akan berjalan lambat. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyisihkan sebagian hartanya demi anak-anak stunting, sehingga asupan gizi setiap bulan dapat mencukupi.
Sementara itu, pemerhati kesehatan di Aceh Utara, Abdul Rafar, menilai bahwa upaya menekan angka stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan hingga tingkat pemerintahan gampong sesuai amanat yang harus ditangani bersama secara serius. Langkah Pemkab Aceh Utara selama ini diakui sudah menuju arah yang benar dalam usaha menurunkan angka stunting, walaupun belum memberikan hasil yang signifikan.
Kadis Kesehatan melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Samsul Bahri, mengungkapkan bahwa di tingkat Pemerintahan Kabupaten, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Sekda setempat. Tim ini melibatkan berbagai OPD, seperti Bapeda, DPMBPKB, Dinkes, Dinsos, Disdik, Perkim, Dinas Pertanian Pangan, dan Dinas terkait lainnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Aceh Utara dalam penanganan stunting, bahkan tingkat desa pun sudah terlibat secara bertahap.
Kader posyandu, khususnya ketua posyandu, hampir semuanya dilengkapi dengan Android yang berisi aplikasi khusus dari Dinas Kesehatan Aceh Utara. Selain itu, mereka juga dibekali dengan alat ukur dan timbangan antropometri yang diserahkan di tingkat desa untuk memudahkan deteksi gejala awal stunting di masyarakat.
Langkah Dinkes Aceh Utara, selaku dinas teknis di bidang kesehatan Kabupaten Aceh Utara, sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang positif dari sebelumnya.
Konsultasi petugas posyandu dengan bidan desa juga dapat secara langsung membina dan mengedukasi masyarakat, baik secara individu maupun melalui tenaga posyandu di desa masing-masing. Abdurafar menyatakan, “Dengan demikian, stunting dapat terdeteksi lebih cepat sejak dini bersama kader posyandu desa, dan pembinaan anak penderita stunting serta kekurangan gizi lainnya dapat dilakukan lebih efektif.”
Oleh karena itu, sebagai pemerhati kesehatan masyarakat Aceh Utara, diharapkan agar PJ Bupati Aceh Utara mencari solusi dan mengalokasikan anggaran untuk merekrut bidan desa melalui Dinas Terkait. “Kehadiran bidan desa sangat penting dalam menjaga kesehatan warga desa, terutama dalam memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil dan ibu menyusui agar mereka memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi sendiri maupun yang diberikan kepada balita,” tegas Penghubung Senator Asal Aceh, H. Sudirman. (Adv)
