Lhoksukon – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara kembali melakukan Monev Dana Desa Tahap 1 tahun 2023.
Kepala Dinas DPM-PPKB Aceh Utara, Fakhruradhi, SH, MH mengatakan sejumlah Gampong di Kecamatan Paya Bakong telah kita lakukan Monev Dana Desa Tahap 1 tahun 2023 pada hari Selasa pagi (11/4/2023).
Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2023 di sejumlah Gampong di Kecamatan Paya Bakong cukup membanggakan, sebab bangunan fisik yang dibangun sangat bermanfaat kepada warga setempat,” Ujarnya.
Fakhruradhi, SH, MH mengatakan bangunan fisik yang telah dibangun diantaranya Bangunan Lumbung Pangan, Saluran Tersier dan Kuarter irigasi, jalan usaha tani, Balai Pengajian, Gedung Serba Guna, sampai dengan Rehab Rumah Dhuafa.
“Kami dari DPM-PPKB kembali Melakukan Monev Dana Desa-Tahap.1/2023, ke sejumlah Gampong di Kec. Paya Bakong, Selasa pagi tadi, Yg turut didampingi dari Tim Kecamatan,” Ujar Fakhruradhi.
Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2023 di sejumlah Gampong cukup membanggakan juga, sebab bangunan fisik yang dibangun sangat bermanfaat kepada warga, diantarnya; Bangunan Lumbung Pangan, Saluran Tersier dan kuarter irigasi, jalan usaha tani, Balai Pengajian, Gedung Serba Guna, sampai dengan Rehab Rumah Dhuafa.
Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden Jokowi terus mendorong pemanfaatan dan realisasi Dana Desa agar terserap dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Sampai dengan tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp468 triliun yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Presiden Joko Widodo pun meminta pemerintah desa untuk mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jangan dipikir ini uang kecil, ini uang gede sekali, besar sekali, dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mengelola, me-manage duit yang sangat besar sekali ini,” ucap Presiden dalam acara Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
Kepala Negara menyadari bahwa kerja keras pemerintah desa dalam pembangunan desa sudah terlihat secara konkret. Menurutnya, dana desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk masyarakat seperti jalan desa, embung, saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menginstruksikan agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan di desa, utamanya jalan produksi pertanian dan perkebunan, serta pembangunan yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di desa. Sampai saat ini telah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa yang dibiayai dari dana desa.
Presiden menyebut bahwa pemanfaatan dana desa yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. Presiden pun kembali mengingatkan agar pembangunan desa harus menggunakan material dari daerah tersebut agar transaksi ekonomi terus berputar di desa.
“Itulah yang akan menghidupi masyarakat kita, masyarakat desa, dan pada akhirnya nanti akan menurunkan angka kemiskinan di desa. Dan sudah kelihatan, coba dilihat kurvanya, sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus,” ucap Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, serta Ketua Apdesi Surta Wijaya.
Sementara itu, dinas Bkkbn Aceh dan DPM-PPKB Aceh Utara, selain fokus pada pemanfaatan dana gampong juga mengemban amanah bertugas dalam pelaksanaan program penurunan angka stunting hingga lima persen tahun ini, kabid DPM-PPKB Aceh Utara Azhar mengungkapkan bahwa ini program nasional harus dijalankan secara terpadu bersama lintas sektoral demi penurunan angka stunting.
“Penurunan angka Stunting disetiap daerah merupakan program nasional yang harus dijalankan secara terpadu oleh lintas sektoral pengambil kebijikan, khususnya dalam pemerintah Aceh Utara, karena target pemerintah angka stunting harus turun hingga 5 persen tahun 2023 ini,” Ujar Azhar
Semua pemangku kepentingan sampai ke tingkat kecamatan harus bekerja maksimal dalam menyukseskan program pemerintah dalam upaya menurunkan angka Stunting yang juga sudah sangat meresahkan masyarakat. (ADV)
