Lhoksukon – Penjabat Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab (Asisten I) Aceh Utara, membuka Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Provinsi Aceh bersama TP2S Kabupaten Aceh Utara di salah satu kafe di Kota Lhokseumawe pada Kamis (11/7/2024).
Plt. Asisten I, Fauzan, S.Sos., MAP, sangat mengapresiasi inisiatif Tim TP2S Provinsi menggelar FGD untuk percepatan penurunan stunting. “Kami sangat berharap teman-teman TP2S Provinsi lebih intens dalam berkomunikasi dan berkolaborasi,” ujarnya.
“Kita duduk bersama hari ini dengan harapan ada hasil yang bisa kita eksekusi. Itu yang sangat kita harapkan,” pinta Fauzan.
“TP2S Provinsi bisa mengevaluasi kembali, mendiskusikan hasil FGD, dan dalam waktu satu atau dua bulan, kita evaluasi apakah hasil FGD hari ini dilaksanakan atau tidak. Apakah ada kendala di lapangan atau permasalahan, lewat diskusi hari ini kita bisa mencari solusi,” katanya.
“Saya berharap FGD ini dipimpin oleh TP2S Provinsi agar terarah, dengan pembahasan poin demi poin dan setiap poin disimpulkan untuk ditindaklanjuti, sehingga hasil rapat lebih terarah dan dievaluasi bersama. Harapan kita, intervensi berjalan dan kita bisa menurunkan prevalensi stunting lebih lanjut,” tambahnya.
TP2S Provinsi Aceh, Tini, melaporkan bahwa pada Kamis (11/7) di Kabupaten Aceh Tengah sedang berlangsung kegiatan Penguatan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang dihadiri Ketua TP2S Nasional, Bapak Sudibiyo Arimusa.
“Tujuan kedatangan kami, TP2S Provinsi, adalah untuk melakukan penguatan TP2S Kabupaten/Kota dan hasil rekomendasi akan kami kirimkan lagi kepada kepala daerah,” ujar Tini.
Ketua Tim TP2S, Iskandar, menyampaikan bahwa Aceh Utara memiliki kontribusi signifikan dalam penurunan stunting karena wilayahnya yang luas dengan 852 desa dan banyaknya balita yang dapat menurunkan 13,1% stunting.
“Aceh Utara memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting di Aceh. Jika Aceh Utara mengalami kenaikan, mungkin Aceh tidak akan mencapai penurunan 2%. Sebagian besar balita berada di Aceh Utara, dan harapannya di tahun 2024 bisa turun 14% meskipun Aceh Utara sudah menetapkan target 28%,” jelasnya.
“Target RPJMN (2020-2024) adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%. Saat ini, Aceh Utara sudah mencapai target tersebut dan kita berharap tidak ada kenaikan lagi. Dengan antusiasme pimpinan yang serius menurunkan stunting, di tahun depan stunting bisa mengalami penurunan secara nasional,” tambahnya.
“Bukan berarti semakin sedikit desa lokus ditetapkan, citra kita bagus. Sebaliknya, makin banyak desa lokus ditetapkan, perhatian pemerintah terhadap penurunan stunting makin besar,” tambahnya.
Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa Aceh Utara memiliki 40 desa lokus dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 49 desa. Jumlah ini mencapai 10,4% dari total 852 desa, menunjukkan perhatian fokus terhadap stunting. Tantangan tersendiri adalah dengan luas wilayah yang besar, terdapat beberapa desa yang belum memiliki anak balita atau jumlah balita yang tidak rasional dibandingkan dengan jumlah keluarga. Ada juga dua desa dengan keluarga berisiko 100%.
Data Indikator Cakupan Layanan (Essential) yang diunggah di web Bangda menunjukkan belum semua indikator layanan program esensial terlaksana dengan baik, seperti pasangan usia subur (PUS), pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan dan gizi, tablet tambah darah pada calon pengantin (catin), dan pemeriksaan Hb pada remaja putri. Sebagian besar lainnya masih belum mencapai target Nasional yang ditetapkan dalam Perpres 72-2021 dan RAN-PASTI.
Data Cakupan Layanan (Supply) menunjukkan bahwa cakupan layanan supply harus sesuai dengan operasional yang terdapat dalam perpres dan beberapa indikator harus sinkron dengan data di layanan esensial. Data pada PMD 1 masih banyak yang belum terealisasi.
Pemetaan program masih belum menyasar ke 64 indikator layanan yang terdapat dalam Perpres 72. Diharapkan semua OPD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun program yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, perencanaan, program, dan anggaran yang disepakati dalam rembuk stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas DPM-PPKB, Fuad Mukhtar, S.Sos., M.S.M, melaporkan kepada TP2S Provinsi bahwa selama ini dinasnya telah menjalankan program yang sukses di 27 kecamatan dan setiap kecamatan ada 10 kegiatan DASHAT untuk mengatasi stunting.
“Ada wacana kami, setelah berbincang dengan kabid, untuk melaporkan kepada Pak Asisten dan Sekda bahwa di tahun 2025 nanti akan diperbupkan untuk giat DASHAT minimal 5 kali per desa untuk semua desa, dengan anggaran dari dana desa. Jadi nanti 852 desa sekaligus melaksanakan DASHAT,” ujar Fuad.
Hadir dalam acara tersebut Plt. Asisten I Fauzan, Sekretaris Bappeda, Kepala DPM-PPKB Aceh Utara dan kabid, Kadiskes dan kabid, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabag Infokom, PIC Stunting P3MD, PIC Stunting UNIMAL, dan Satgas Stunting Aceh Utara. (Adv)
