Aceh Utara – Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, MSi, baru-baru ini melantik dan mengambil sumpah sembilan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara Eselon II. Pelantikan ini melibatkan pejabat yang menduduki posisi Kepala Dinas, Badan, Asisten, dan Staf Ahli Bupati. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati di Lhokseumawe pada Rabu (3/1/2024) dan dihadiri oleh Plh Sekdakab Aceh Utara, Dayan Albar, para Asisten, staf ahli bupati, serta sejumlah pejabat lainnya.
Sembilan pejabat JPT Pratama yang dilantik dan menduduki jabatan baru adalah sebagai berikut:
- Halidi, SSos, MM, sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.
- Ir Risawan Bentara, MT, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
- Abdullah Hasbullah, SAg, MSM, sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum Dan Politik.
- Fakhruradhi, SH, MH, sebagai Sekretaris DPRK.
- Dayan Albar, SSos, MAP, sebagai Asisten II Setdakab.
- Drs Saiful Basri, MAP, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Iskandar, SSTP, MSP, sebagai Kepala Dinas Sosial PPPA.
- Fuad Mukhtar, SSos, MSM, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat PP Dan KB.
- Syarifuddin, SSos, MAP, sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Kemasyarakatan Dan SDM.
Dalam arahannya, Dr. Mahyuzar menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan semangat dan gairah baru, yang lebih segar dan energik untuk kemaslahatan masyarakat Aceh Utara. Ia menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan dalam birokrasi pemerintahan adalah hal yang wajar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan.
Mutasi tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dr. Mahyuzar juga mengingatkan para pejabat untuk bijak menyikapi dinamika kondisi di daerah dan nasional, menciptakan iklim kerja yang nyaman, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menyoroti pentingnya peran pejabat dalam menghadapi agenda besar nasional, yaitu pelaksanaan Pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Dr. Mahyuzar berharap agar selain menjalankan rutinitas pembangunan daerah, para pejabat juga memberikan perhatian khusus untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
