Oleh: Kamaruddin Hasan
Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi sosial-politik di Indonesia, kehadiran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menghadirkan satu pertanyaan penting bagi bangsa negara. Masihkah ruang komunikasi damai tersedia bagi kritik, dialog, perbedaan pendapat dan suara kelompok marginal?
Film dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut bukan sekadar tontonan publik, melainkan telah berkembang menjadi arena perdebatan nasional tentang demokrasi, kebebasan berekspresi, hak masyarakat adat dan relasi kuasa antara negara dengan masyarakat sipil.
Sebagian pihak melihat film ini sebagai keberanian moral dalam menyuarakan persoalan Papua yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian publik. Namun, sebagian lainnya menilai dokumenter tersebut terlalu politis dan berpotensi memperkeruh sensitivitas sosial-politik nasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam membangun komunikasi damai di ruang publik. Perbedaan pandangan tidak lagi dipertemukan melalui dialog rasional dan ruang akademik yang sehat, tetapi sering berubah menjadi saling serang, saling curiga, bahkan pembungkaman simbolik. Ironisnya, di era demokrasi digital, kebebasan informasi tidak selalu melahirkan kedewasaan komunikasi.
Kontroversi semakin menguat ketika sejumlah agenda nonton bareng film tersebut dibubarkan di beberapa daerah. Apa yang awalnya mungkin hanya menjadi diskusi terbatas di kalangan akademisi, aktivis dan komunitas film, kemudian berkembang menjadi isu nasional yang memecah opini publik di media sosial. Ada yang berbicara tentang kebebasan berekspresi dan hak masyarakat adat, sementara sebagian lainnya menekankan pentingnya stabilitas nasional dan integrasi negara.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang publik Indonesia sedang mengalami turbulensi komunikasi. Teori Public Sphere dari Jürgen Habermas menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang dialog terbuka agar masyarakat dapat mendiskusikan persoalan publik secara rasional, setara dan bermartabat. Namun ketika ruang diskusi dipenuhi sentimen emosional, propaganda dan polarisasi digital, maka komunikasi kehilangan substansi deliberatifnya.
Di sinilah pentingnya komunikasi damai.
Komunikasi damai bukan berarti meniadakan kritik ataupun memaksa semua pihak untuk sepakat. Komunikasi damai justru menempatkan dialog, empati, penghormatan terhadap perbedaan, serta pencarian solusi bersama sebagai fondasi kehidupan sosial. Dalam konteks kontroversi Pesta Babi, komunikasi damai berarti membuka ruang diskusi akademik tanpa intimidasi, sekaligus menjaga sensitivitas sosial-politik agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal.
Papua sendiri bukan persoalan sederhana, merupakan wilayah dengan sejarah panjang tentang identitas budaya, pembangunan, ketimpangan ekonomi, keamanan nasional, serta hak masyarakat adat. Karena itu, melihat Papua hanya dari satu sudut pandang akan melahirkan simplifikasi yang berbahaya.
Ketika sebagian pihak terlalu mudah melabeli kritik sebagai ancaman negara, sementara pihak lain memandang negara semata-mata sebagai simbol penindasan, maka ruang tengah untuk dialog damai semakin menyempit.
Padahal, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu mendengar kritik tanpa rasa takut dan mampu menyampaikan kritik tanpa kebencian.
Fenomena ini juga relevan dibaca melalui teori Agenda Setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik.
Ketika Pesta Babi menjadi viral, perhatian masyarakat akhirnya tertuju pada isu konflik agraria, deforestasi, masyarakat adat Papua dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, film dokumenter ini berhasil memaksa publik membicarakan isu-isu yang sebelumnya jarang menjadi perhatian utama.
Namun, media sosial juga memperlihatkan sisi lain demokrasi digital: mudahnya masyarakat terjebak dalam polarisasi emosional. Banyak orang lebih sibuk memenangkan perdebatan dibanding memahami substansi persoalan. Kritik dianggap kebencian, sementara perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai ancaman ideologis. Akibatnya, komunikasi publik berubah menjadi arena pertarungan identitas.
Fenomena tersebut sesungguhnya menunjukkan krisis literasi komunikasi di era digital. Masyarakat sering mengonsumsi informasi secara cepat, tetapi minim verifikasi dan refleksi kritis. Padahal, film documenter seperti media lainnya tetap merupakan konstruksi realitas yang dibangun melalui sudut pandang tertentu.
Perspektif ini sejalan dengan teori Critical Political Economy of Media dari Noam Chomsky dan Edward S. Herman yang menegaskan bahwa media tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi relasi kuasa, ekonomi dan ideologi.
Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penonton yang emosional. Publik harus menjadi warga yang kritis, cerdas dan mampu membaca konteks secara lebih luas. Kritik terhadap negara perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, sementara negara juga perlu memahami bahwa kritik tidak selalu identik dengan ancaman disintegrasi.
Dalam konteks komunikasi damai, kampus memiliki peran strategis sebagai ruang aman pertukaran ide, penelitian kritis dan dialog akademik yang sehat. Mahasiswa perlu diajak memahami persoalan Papua secara komprehensif, tidak hanya dari media sosial, tetapi juga dari perspektif sejarah, antropologi, komunikasi, sosiologis, hak asasi manusia dan pembangunan nasional.
Bangsa ini terlalu besar untuk dipertahankan dengan kebencian. Indonesia dibangun di atas keberagaman etnis, agama, bahasa dan budaya. Karena itu, perbedaan pandangan harus dikelola melalui dialog yang bermartabat, bukan melalui pembungkaman ataupun propaganda.
Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi mengajarkan satu hal penting; bahwa demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas konflik, tetapi demokrasi yang mampu mengelola konflik melalui komunikasi yang damai, terbuka dan berkeadaban.
Bangsa negara ini, memang semestinya senantiasa membutuhkan lebih banyak ruang dialog bukan ruang saling membungkam.
Penulis adalah Penggiat Komunikasi Damai
