Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, berpartisipasi dalam rapat dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/03). Pertemuan tersebut fokus pada percepatan transformasi layanan terpadu digital yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Anas menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam proses mengukir sejarah baru dengan menjadi negara yang menyelenggarakan layanan digital terpadu sebagaimana halnya negara-negara maju lainnya. Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan secara konsisten terkait pentingnya keterpaduan layanan digital.
“Dalam hal regulasi, kita sudah menyelesaikannya dengan beberapa Peraturan Presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden. Sejak Januari 2024 hingga saat ini, tim lintas kementerian/lembaga telah bekerja keras untuk mewujudkan sejarah baru, di mana Indonesia akan memiliki layanan digital terpadu untuk pertama kalinya, termasuk interoperabilitas ribuan aplikasi layanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah,” ungkap Anas.
Anas juga menggarisbawahi bahwa meskipun sebagian layanan publik sudah tersedia secara digital, namun mereka beroperasi secara terpisah. Ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk berinteraksi, terutama dalam hal pertukaran data. Ada puluhan ribu aplikasi layanan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang ada di masyarakat, yang malah membingungkan warga dalam mengakses layanan-layanan tersebut.
“Dalam konteks ini, layanan-layanan masih belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna (user centric), melainkan masih mengedepankan pendekatan berdasarkan instansi pemerintah. Sebagai contoh, ketika masyarakat ingin mengakses layanan kesehatan, mereka harus mengunduh dan mengisi data di aplikasi kesehatan. Begitu juga ketika ingin mengakses layanan pendidikan, mereka harus mengunduh aplikasi pendidikan dan mengisi data kembali. Hal yang sama berlaku jika mereka memerlukan akses ke puluhan layanan lainnya, yang memerlukan unduhan aplikasi dan pengisian data berkali-kali. Ini tentu menyulitkan masyarakat, padahal Presiden menginginkan akses yang mudah dan cepat,” jelas Anas.
Anas menambahkan bahwa di banyak negara maju, semua layanan sudah terintegrasi. Ketika warga membutuhkan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, mereka dapat mengaksesnya melalui satu sistem terpadu.
“Jika kita melihat ke negara-negara dengan transformasi digital yang sering dijadikan tolok ukur, warga mereka dapat mengakses semua jenis layanan melalui satu portal atau sistem. Aksesnya melalui single-sign on (SSO), dengan pengisian data hanya sekali untuk berbagai layanan. Namun, di Indonesia kita belum mencapai tahap tersebut, itulah sebabnya Presiden Jokowi ingin percepatan dalam hal ini,” tambah Anas.
Dalam rapat di Istana, Presiden Jokowi menekankan untuk mempercepat sejumlah langkah teknis. Saat ini, tim digital pemerintah atau GovTech telah terbentuk dengan nama INA Digital. GovTech bertugas untuk memandu dan melaksanakan keterpaduan layanan digital nasional.
“Tim GovTech bersama Tim SPBE Nasional dan berbagai kementerian/lembaga terus bekerja keras karena masih banyak aspek teknis yang harus disatukan, seperti integrasi identitas kependudukan digital, identitas digital terpadu yang menggabungkan NIK, SIM, NIP, paspor, dan lainnya. Jadi, koordinasi teknis terus berlangsung, bukan hanya rapat formalitas,” jelas Anas.
Dalam tahap awal, terdapat sembilan layanan prioritas yang diintegrasikan, termasuk pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, SIM, izin penyelenggaraan event, pembayaran digital, layanan ASN, dan administrasi kependudukan.
“Semua layanan prioritas tersebut memiliki berbagai sublayanan, seperti layanan antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, dan imunisasi di bawah kategori kesehatan. Selain itu, ada program Indonesia Pintar di bawah layanan pendidikan. Targetnya adalah menyelesaikan integrasi ini pada bulan Mei,” ungkap Anas.
Secara bersamaan, integrasi lainnya sedang dipersiapkan, termasuk di bidang keimigrasian, pertanahan untuk pengurusan sertifikat, lowongan pekerjaan dari berbagai sektor, hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Kedepannya, konsepnya adalah layanan terpadu yang mencakup seluruh perjalanan hidup manusia, dari kelahiran hingga kematian, yang semuanya berbasis digital. Hal ini sejalan dengan praktik di luar negeri. Ketika seseorang akan melahirkan, mereka dapat mengakses sistem untuk mengetahui layanan apa yang tersedia untuk mereka. Begitu pula ketika mereka sakit, atau masuk ke dunia pendidikan. Semuanya terintegrasi dalam satu portal, tanpa perlu mengunduh ratusan aplikasi, dan tanpa pengisian data berulang kali,” jelas Anas.
“Ibaratnya, jika Presiden Jokowi telah membangun jalan tol fisik untuk memudahkan mobilitas warga, maka sekarang kami sedang membangun ‘jalan tol’ layanan publik melalui jalur digital, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat dan mudah,” tandas Anas.
