*EKONOMI*
1. Utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun, naik Rp 282,52 triliun atau 2,9% dari posisi 31 Desember 2025 yang Rp 9.637 triliun. Secara rasio, utang pemerintah setara 40,75% PDB, meningkat dari 40,46% pada akhir 2025. Mayoritas utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Rp 8.652,89 triliun atau 87,22% dari total utang, sementara pinjaman Rp 1.267,52 triliun.
Dari data tersebut kelihatan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik lewat penerbitan obligasi negara. Sekadar perumpamaan; Jumlah penduduk Indonesia akhir 2025 sebanyak 288 juta. Jika dibagi rata setiap penduduk Indonesia “menanggung” utang sekitar Rp 34,4 juta.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rasio utang 40,75% memang masih jauh di bawah batas 60% seperti diatur UU Keuangan Negara. Namun, yang harus dicermati adalah rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara yang mendekati 16,7%.
Artinya, dari setiap Rp 100 penerimaan, sebanyak Rp 16-17 digunakan untuk membayar bunga utang. Ini membuat ruang fiskal makin sempit, karena sebagian penerimaan terkunci untuk kewajiban pembayaran bunga sebelum digunakan untuk belanja pembangunan, subsidi, pendidikan, maupun kesehatan.
Yusuf juga menyoroti keseimbangan primer yang defisit cukup dalam, Rp 95,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan negara membayar bunga utang lama dengan utang baru. Pola itu, menurut dia, berpotensi menciptakan lingkaran tekanan fiskal yang semakin berat karena kenaikan beban bunga akan diikuti peningkatan kebutuhan pembiayaan dan biaya utang yang lebih mahal. Di sisi lain, pasar mulai membaca meningkatnya risiko fiskal Indonesia, yang tercermin dari kenaikan _yield_ SBN serta pelebaran _spread_ terhadap _US Treasury_.
2. Penjualan properti residensial di pasar primer turun tajam pada kuartal I-2026. Dalam Survei Harga Properti Residensial (SHPR) terbarunya, BI mencatat total penjualan terkontraksi 25,67% (yoy), berbanding terbalik dari kuartal IV-2025 yang masih tumbuh 7,83%.
Merosotnya penjualan ini dipicu anjloknya permintaan pada segmen rumah tipe kecil yang terkontraksi hingga 45,59% (yoy), setelah sempat tumbuh 17,32% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Sementara, penjualan rumah tipe menengah tumbuh 8,28% (yoy), dan tipe besar terkontraksi 8,03% (yoy) meski lebih baik dibanding sebelumnya.
Selain faktor permintaan, kenaikan harga bahan bangunan (20,97%) dan kendala perizinan (18,15%) menjadi penghambat pengembangan sektor properti. Tingginya uang muka KPR serta masalah perpajakan ikut menahan minat beli masyarakat, meski suku bunga KPR stabil di 7,42%. Dari sisi pembiayaan, mayoritas pengembang masih mengandalkan dana internal sebesar 80,66%. Sedangkan dari sisi konsumen, skema KPR tetap menjadi pilihan utama dengan pangsa 69,87%. Namun pertumbuhan nilai KPR mulai melambat menjadi 4,79% (yoy), turun dari 7,05% pada kuartal IV-2025.
3. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Pekerja rentan adalah pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Per Maret lalu sudah 6,7 juta pekerja mendapat perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dana untuk membayar premi jaminan tersebut dibayarkan antara lain melalui APBD, APBDes, dan kolaborasi _stakeholder_.
*POLITIK*
1. Presiden Prabowo menyatakan akan meresmikan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Desember 2026. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, hari ini. KNMP merupakan salah satu program unggulan Prabowo yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
KNMP yang dia kunjungi di daerah tersebut dibangun dengan anggaran sekitar Rp 15,8 miliar. Di dalam kompleks itu dibangun fasilitas antara lain pabrik es, _cold storage_, _shelter cool box_, dan _shelter_ pendaratan ikan.
2. Dari Januari hingga Mei 2026, TNI sudah melumpuhkan 12 tokoh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM). Data tersebut disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto, kemarin. Lucky menyebut nama dan wilayah operasi para tokoh tersebut. Antara lain Lau Gwijangge selaku Komandan Wilayah Mugie, Yesias Mate yang menjabat Komandan Logistik Kodap IV Soraya, dan Army Kogoya selaku Komandan Batalyon Aluguru Kodap III Ndugama.
*TRENDING MEDSOS*
1. Brigade Mobil masuk daftar kata yang dicari di Google hari ini. Puluhan anggota Satbrimobda Metro Jaya dikerahkan mengamankan sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakpus, yang disebut-sebut sebagai markas judi _online_, Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Kabid Humas Polda Metro Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, sindikat judol tersebut merupakan sindikat jaringan antarnegara.
2. Mutasi Polri masuk daftar Google Trends. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 108 Pati dan Pamen Polri, termasuk penggantian 8 kapolda.
3. Maung _trending_ di X. Warganet membicarakan kehadiran Presiden Prabowo di KTT Asean yang membawa mobil kepresidenan Maung. Mereka juga membandingkan dengan kedatangan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah yang menerbangkan sendiri Boeing 747 pribadinya ke Filipina.
_*HIGHLIGHT*_
Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI menunjukkan melemahnya penjualan properti. Total penjualan kuartal I-2026 terkontraksi 25,67% (yoy), padahal kuartal sebelumnya tumbuh 7,83%. Merosotnya penjualan, terutama didorong penjualan rumah tipe kecil yang anjlok drastis, 45,59% (yoy), setelah kuartal sebelumnya tumbuh 17,32%. Padahal, suku bunga KPR stabil di 7,42%. Ini mengisyaratkan tekanan yang dialami kelas menengah, segmen pembeli rumah tipe ini. Fenomena ini juga menyiratkan kemampuan kelas menengah – kelompok yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik – untuk membeli rumah, semakin turun. Pelemahan daya beli juga terkonfirmasi dari pembiayaan pembangunan properti. Pengembang lebih memilih mengandalkan dana internal (80,66%) untuk membangun properti, sementara dari pinjaman bank hanya 13,74%. Ini menunjukkan pengembang lebih berhati-hati mengambil utang, melihat prospek pasar yang tidak terlalu menggembirakan.
Benny D Setianto
