Lhoksukon – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Demokrat H. Tantawi meminta Balai Irigasi BWS agar mempercepat pengerjaan bendungan Krueng Pase yang dinilai sudah sangat merugikan masyarakat, Jum’at (28/04/2023).
Kepala satuan kerja Balai Irigasi Sumatera Wilayah Aceh telah memutuskan kontrak pada akhir maret 2023 dengan PT. Rudi Jaya Jawa timur, sebagai Rekanan pada Proyek Pengerjaan Bendungan Krueng Pase, pemutusan Kontrak akibat tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang tertuang dalam Kontrak Kerja yang disepakati.
Hal ini sangat merugikan masyarakat petani 8 Kecamatan di Aceh Utara plus 1 kecamatan Blang Mangat masuk Wilayah Kota Lhokseumawe, dimana sudah 3 tahun tidak bisa turun ke Sawah akibat lambannya Pembangunan Bendungan tersebut sesuai denngan kontrak.
Tantawi mendorong Pihak Balai Irigasi BWS agar mempercepat proses Kontrak baru dengan Perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga tahun ini bendungan tersebut bisa diselesaikan,
dan masyarakat dapat turun ke sawah kembali sesuai harapan, ungkap Politisi Partai Demokrat.
“Kami mendorong agar Balai Irigasi BWS untuk proses kontrak baru dengan perusahaan yang lebih profesional dan bertanggungjawab, agar tahun ini sudah bisa diselesaikan dan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” Ujar Tantawi.
Tantawi juga mempertanyakan berapa persen progres kerja, pihak Balai Irigasi BWS menyebut hanya 16 % saja yang baru dikerjakan selama 3 tahun dari Kontrak tahun jamak dengan niilai total kontrak Rp. 44 M. (*)
