Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan strategi untuk mengatasi masalah inflasi dan stunting di daerah. Kedua isu penting ini berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) BSKDN, Gatot Tri Laksono, dalam diskusi dengan akademisi Universitas Indonesia (UI), Bambang Brodjonegoro, di Studio BSKDN, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
“Permasalahan inflasi, stunting, kepadatan penduduk ini perlu [disikapi dengan] kebijakan yang tepat. Tugas kami memberikan rumusan kebijakan kepada pimpinan. Untuk itu diskusi kali ini sangat penting menambah pengetahuan kita terkait berbagai isu strategis saat ini,” ungkap Gatot.
Dia menambahkan, BSKDN berkomitmen untuk mengatasi masalah inflasi dan menurunkan angka stunting dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam memetakan masalah di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menemukan solusi yang tepat.
“Kita harus concern terhadap data pemetaan di daerah, karena dengan data itu intervensi-intervensi kebijakan mengelaborasi kolaborasi antar-Pemda juga mulai harus dibangun,” jelas Gatot.
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UI, Bambang Brodjonegoro, setuju bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi inflasi. Ia menekankan bahwa inflasi kebutuhan pokok seperti beras tidak hanya disebabkan oleh penurunan produksi, tetapi juga oleh gangguan distribusi.
Menurut Bambang, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sangat penting untuk memastikan produksi dan distribusi beras berjalan baik sehingga stabilitas harga pangan terjaga.
“Kalau ada upaya serius dari Pemda untuk mengarahkan yaitu dibantu oleh Bulog, Kementerian Perdagangan, supaya berasnya lebih cepat tersebar paling tidak dalam satu wilayah provinsi,” ungkap Bambang.
Bambang juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting secara efektif. Ia menyebutkan bahwa stunting memiliki dampak luas terhadap perkembangan masa depan bangsa.
Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak hanya peran Kementerian Kesehatan yang diperlukan, tetapi juga Kementerian Pertanian untuk menyediakan bahan pangan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
“Jenis makanannya itu sendiri penting, untuk bisa kita menyediakan gizi yang cukup. Jadi perlu ada keterlibatan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan satu lagi karena stunting itu sangat terkait dengan kandungan gizi dalam makanan yang kita tanam dan kita panen,” pungkasnya.
