Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech). Pada Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2024), Menkominfo mengungkapkan bahwa mereka telah menyusun master plan dan mock-up untuk portal tersebut.
Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, sesuai dengan tugas di domain aplikasi, master plan dan mock-up portal layanan publik telah disiapkan. Presentasi akan dilakukan untuk memaparkan rencana tersebut dalam waktu dekat.
Seiring dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK. Proses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo sedang berlangsung untuk mendukung langkah-langkah tersebut.
Menkominfo juga menekankan bahwa Kementerian Kominfo telah menyiapkan standar atau prosedur terkait pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Dalam konteks ini, Menteri Budi Arie berharap adanya percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN, khususnya Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia), serta memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik sesuai dengan amanat Perpres.
Menkominfo menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus mematuhi tiga prinsip utama, yaitu inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Inklusifitas berarti seluruh warga negara Indonesia harus terlayani, sementara memberdayakan mengacu pada potensi luar biasa ekonomi Indonesia dengan transformasi digital yang harus terus berkelanjutan.
Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Dalam konteks ini, dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang akan bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi.
Menteri Azwar Anas rinci sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech, meliputi layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional, serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan. Ia juga menyoroti dukungan dari eksosistem Peruri, Himbara, dan Telkom untuk proaktif dalam berkonsolidasi, mendukung digitalisasi layanan publik, dan memperkuat ekosistem GovTech.
Berdasarkan pengalaman negara lain yang telah mengadopsi Pemerintahan Digital, Menteri Erick Thohir menekankan bahwa upaya kolaborasi ini dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Sebagai contoh, single identity di Estonia meningkatkan PDB, dan di China, adopsi Pemerintahan Digital berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian PANRB berharap dapat membawa Indonesia menuju era pelayanan publik digital yang efisien dan terpadu.
