Langsa – Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia melalui Panitia Daerah menggelar Musra XXIII di Provinsi Aceh yang berlangsung di Aula Vitra Convention Hall, Langsa, Rabu, 15 Maret 2023. Kegiatan yang digagas Relawan Jokowi itu dihadiri ramai peserta dari berbagai daerah di Aceh. Di antaranya, para petani, nelayan, pekebun, guru honor, buruh, tukang becak, pelaku usaha, pekerja sosial dan kemanusiaan, mahasiswa, tokoh masyarakat desa, pedagang kali lima hingga kaum marjinal.
Musra bertajuk “Mencari Pemimpin Rakyat, Melanjutkan Agenda Kerakyatan” itu berakhir dengan melakukan pengisian form tentang beberapa poin agenda kebangsaan yang telah dibagi ke dalam tiga sesi oleh panitia daerah. Form tersebut dapat diisi semua rakyat Aceh yang menghadiri Musra maupun tidak hadir langsung tetapi masih dalam wilayah Provinsi Aceh, karena sistem akan membaca dan menerima isian form serta voting tersebut apabila IP Addressnya masih berasal dari Provinsi Aceh.
Ketua Panitia Daerah Musra ke-23 Provinsi Aceh, Faisal, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri ribuan rakyat Aceh dari berbagai unsur dan daerah yang ada di Aceh.
“Kegiatan ini kita harapkan menjadi wadah bagi rakyat Aceh untuk menyampaikan harapannya siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan. Semoga menghasilkan pemimpin 100% harapan rakyat,” kata Faisal.
Musra tersebut juga diisi oleh panelis berasal dari berbagai daerah. Di antaranya, Muslem Hamidi, Iskandar Dewantara, T. Nasrudin, dan Sugiono, yang merupakan aktivis dan pekerja sosial di tingkat akar rumput rakyat Aceh. Mereka mampu memantik pembahasan Musra menjadi lebih seru dan mendapat antusias peserta untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.
Dari semua penyampaian pendapat yang telah disampaikan di dalam Musra baik oleh panelis maupun peserta, menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi harapan dan keinginan rakyat Aceh pada calon pemimpin nasional ke depan.
Beberapa poin penting tersebut baik isu nasional maupun isu daerah Aceh khususnya, seperti masalah sumber daya alam Aceh harus dikelola sendiri oleh Aceh, persoalan banjir di beberapa daerah di Aceh, ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak muda yang diinginkan ibu-ibu karena merasa resah anaknya menjadi pengangguran, dan masalah tenaga honorer. Selain itu, calon pemimpin harus berlatar belakang bersih dan bukan mantan koruptor menjadi masukan dari suara-suara rakyat Aceh untuk pemimpin ke depan.
Terkait isu nasional seperti proyek Ibu Kota Negara harus diselesaikan dan program pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan Presiden Jokowi mesti dilanjutkan. Peserta Musra juga berharap agar jalan tol di Aceh harus segera selesai dibangun.
Para peserta Musra juga menginginkan harus ada Menteri dari Aceh di setiap Kabinet Presiden ke depan, dan siapapun yang menjadi Presiden harus terus melanjutkan agenda kerakyatan dan program-program Presiden Jokowi, termasuk sering berkunjung ke Aceh seperti dilakukan Jokowi selama ini.
Pada akhir Musra beberapa peserta diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kriteria sosok pemimpin nasional ke depan serta siapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diinginkan rakyat Aceh. Dari beberapa nama yang disebutkan oleh peserta Musra, nama Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Calon Wakil Presiden menjadi lebih dominan di dalam Musra tersebut.
Namun, kata Faisal, hasil dari kesimpulan Musra mengenai siapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden masih belum dapat disimpulkan, karena hasil tersebut harus dilihat dari isian form dan e-voting yang telah diisi melalui barcode dan alamat link politik.id/MUSRA_ACEH, yang telah disediakan panitia. E-voting tersebut hanya dapat diakses hingga pukul 18.00 WIB, Rabu (15/3), dengan dibatasi IP Address berasal dari Provinsi Aceh.
Hasil Musra tersebut sama halnya seperti Musra di berbagai daerah lain, akan disampaikan kepada Presiden sebelum dibeberkan ke publik menjelang Musra Nasional nantinya.
Sebelumnya, Panitia Musra Nasional melalui kepanitiaan di daerah sudah menggelar Musra di 22 provinsi lainnya di Indonesia, di mana beberapa provinsi digabung satu lokasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Dari 34 provinsi, tersisa enam provinsi lagi yang belum diadakan Musra terkait agenda yang sama.[
